Colek dana Desa, Anggota Polri Akan Dipecat dan Dipidanakan

oleh

Enterberita – Kapolri Jendral menegaskan , akan memeberikan sanksi tegas apabila anggotanya ikut dalam membantu menyelewengkan dana desa.

Jika terbukti anggotanya , secara tegas akan memecat anak buahnya sekaligus memidanakan apa bila terbukti menyalahgunkan bantuan pemerintah tersebut.

“Ada Punishment (hukuman) berat kalau ikutan cawe-cawe dana desa buat bagi-bagi. Apalagi maksa kepala desa bagi-bagi akan saya pidanakan bukan hanya teguran karena Polri juga ada kewenangan pidana umum,” tegas Tito di Rupatama Mabes Polri, Jakarta Selatan, Jumat (20/10).

hal itu disampaikan oleh Tito usai elakukan penandatanganan nota kesepahaman Memorandum of Understanding (MoU) yang terkait pencegahan, pengawasan dan penanganan permasalahan dana desa, ikut bersama dengan menteri dalam negeri Tjahjo Kumolo dan menteri desa pembangunan daerah tertinggal dan transmigrasi Eko puro Sandjojo.

Mantap (BnPT) mengatakan ,penegasan dilakukan karena program dana desa merupakan program prioritas dari pemeritahan yaitu Presiden Joko Widodo. program ini bersifat baik dan positif, karena untuk pemerataan pembangunan daerah yang masih tertinggal diseluruh Indoensia

“Kami tanggung jawab sesuai kewenangan dan tanggung jawab kami. Seluruh jajarannya yang motong dan minta-minta (dana desa) karirnya berhenti,” ujar Tito”

selain itu, bukan hanya hukuman saja yang aka di berikan oleh mantan metro jaya ini, ia berjanji memberikan hadiah jika anggotanya mampu membantu mengelola dana desa. seperti promosi jabatan kepada kapolda dankapolres

“Kapolda, Kapolres dan Kapolsek yang saya anggap berprestasi mampu kawal dana desa efektif saya akan berikan reward kepada mereka. Kapolda saya promosi, Kapolres promosi atau sekolah, Kapolsek promosi,” ujarnya.

“Termasuk Bhabinkamtibmas mungkin tiket order sekolah perwira. Sudah saya berikan pada minggu lalu saya berikan 43 orang, saya ingin mereka berlomba,” sambungnya.

Untuk pembagian tugas dalam pelaksanaan pengelolaan dana desa nanti. ditingkat Mabes Polri, akan di koordini langsung oleh kepala kordinator (Kakor) Binmas. untuk di tingkat Polda, akan di pimpin Direktur Binmas dan dibantu bagian Propam

Tito juga mengadakan evaluasi terkait dana desa dengan seluruh jajaranya di seluruh Indonesia. Evaluasi itu sendiri, nantinya akan dilakukan secara rutin 3 bulan sekali.

“Setelah itu saya sampaikan akan lakukan evaluasi bulan Desember evaluasi pertama untuk anggaran tahun 2017. Lalu untuk anggaran tahun 2018 selama periode per tiga bulan kami adakan evaluasi,” tandasnya”