Bagaimanapun, ada juga benarnya tuntutan pemilih supaya politkus berjanji, untuk memperjuangkan kepentingan pemilihnya yang mendesak, tentunya kepentingan yang berkategori “kepentingan rakyat”, seperti jalan rusak yang harus segera diperbaiki, atau mungkin ada sungai yang perlu dibangunkan jembatan, tuntutan itu sangat wajar, kalau anggaran yang dipakai untuk membangun itu berasal dari “uang negara”, bukan uang pribadi politikus.
Lalu si politikus pun berjanjilah untuk memperjuangkan kepentingan rakyat itu, ya kalau uang negaranya juga ada. Dua perspektif yang sebenarnya bisa seirama itu, jika dijalankan secara sadar dan sabar, dengan semangat “perubahan”, tidak mustahil akan mampu mengikis “politik transaksional”, minimal di lini rakyat. Pada ahirnya, dalam politik “janji itu NANTI”.
